Raperda Tentang Penghasilan Tetap untuk Kades dan Perangkat Desa Disahkan, Gaji Pokok Setara PNS gologan IIA

  • Whatsapp

tajukmuria.com, Pati – Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin bersama Bupati Pati Haryanto melakukan persetujuan bersama atas dua raperda usai mendapat fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Sebelumnya Pansus III DPRD Kabupaten Pati juga telah menyetujui Raperda tentang RTRW Kabupaten Pati agar bisa segera terlaksana yang sebelumnya meminta tambahan waktu untuk membahasnya bersama pihak terkait.

Bacaan Lainnya

Loading...

Dua raperda yang di setujui adalah raperda perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa dan Perda Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015. Jum’at (20/12).

Baca juga !  Tertangkap basah saat jam pelajaran, 2 Pelajar ini Terciduk Nongkrong di Warung

Dalam penyampaiannya, Bupati menyebut substansi pokok dari raperda tentang alokasi dana desa ini berisi perubahan besaran penghasilan tetap untuk kepala desa dan perangkatnya. Penghasilan tetap mereka disetarakan dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) gologan IIA.

”Selain itu ketentuan batas maksimal prosentase penggunaan ADD untuk penghasilan tetap juga dihapuskan. Dengan begitu pemerintah desa dapat lebih memaksimalkan penggunaan sebagian besar porsi ADD untuk penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkatnya,” terang Bupati Haryanto. 

Kebijakan tersebut, kata Bupati merupakan upaya peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa. Agar selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya. ”Dengan adanya peningkatan penghasilan tetap yang cukup besar ini tentunya akan mampu meningkatkan kinerja serta kualitas layanan penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelas Bupati. 

Baca juga !  Empat Hektar Lahan Tebu di Jakenan Pati Terbakar, Kerugian Capai Rp 60 Juta

Sementara itu, untuk raperda SOTK, hal itu menjadi upaya pemerintah untuk mengoptimalkan organisasi pemerintah desa. Raperda itu mengatur mengenai pola susunan organisasi dan tata kerja pemerintah. Sesuai dengan tingkat perkembangan desa. Yaitu desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya.

”Dengan demikian pembentukan organisasi pemerintah desa benar-benar sesuai kebutuhan. Serta mengedepankan efektivitas birokrasi pemerintah desa,” paparnya. 

Bupati juga mengapresiasi kinerja DPRD Kabupaten Pati yang telah sama-sama bekerja menuntaskan pembahasan dua raperda tersebut. Terlebih payung hukum baru ini sangat dinantikan pemerintahan desa untuk segera diimplementasikan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *