Perbup Disosialisasikan, Kini Takkan Ada Penarikan Iuran di Seleksi Perangkat Desa

  • Whatsapp

tajukmuria.com, Pati – Bupati Pati Haryanto, hari ini, menghadiri sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 45 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Sosialisasi yang diikuti camat dan OPD terkait itu dilaksanakan di Ruang Pragolo Setda Pati.

Bacaan Lainnya

Loading...

Kegiatan ini, menurut Bupati dilaksanakan agar pengisian perangkat desa nantinya dapat dilaksanakan secara tertib, sesuai aturan, serta dapat berjalan dengan efektif, transparan, sesuai dengan aturan.

Baca juga !  Dua Pria Telanjang di Depan Pasar Trangkil Ternyata Overdosis Narkoba

Perbup nomor 45 tahun 2020 ini, lanjut Haryanto, juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan, mekanisme tata cara pengisian perangkat desa baik melalui penjaringan, penyaringan ataupun mutasi.

Bupati pun mengatakan bahwa dengan Perbup nomor 45 tahun 2020 tersebut, diharapkan dapat ikut meminimalisir persoalan-persoalan terkait pengisian perangkat desa.

“Kalau ujiannya, untuk tata cara maupun mekanismenya sama dengan sebelum – sebelumnya. Hanya saja, celah – celah yang dapat menimbulkan persoalan sudah disempurnakan”, tegasnya.

Kemudian, lanjut Bupati, sekarang panitia penyelenggara tidak boleh menarik iuran dari para calon serta dalam pengisian perangkat, nantinya akan ada bantuan dari pemerintah untuk ujian tulisnya.

Baca juga !  Pria Paruh Baya Ditemukan Gantung Diri di Gubug Tambak

“Sehingga, nanti para camat dapat menyampaikannya ke pihak desa. Sebab, juga ada perubahan yang mendasar. Yaitu untuk dapat membuat SOTK-nya dulu. Pembuatan SOTK ini nanti kita batasi hingga pertengahan bulan Agustus 2020”, imbaunya.

Pembuatan SOTK tersebut disesuaikan dengan klasifikasi desanya. Dimana ada yang masuk kategori desa swasembada dan desa swakarya.

“Kalau desa swasembada, wajib mengisi 3 kaur. Sedangkan desa swakarya, itu bisa diisi bisa tidak. Sesuai dengan kemampuan keuangan desa”, jelasnya.

Jadi ke depan, imbuh Bupati, perangkat desa yang selama ini jumlahnya ada yang 15, 19, 22, 28 dan seterusnya, lambat laun hanya akan berjumlah 9 saja. “Sebab pembantu kaur tidak diisi”, pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *