headline Politik Tajuk Kudus

Kamis, 8 Oktober 2020 - 15:28 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Demo tolak Omnibus Law di depan gedung DPRD Kudus, Kamis (8/10/2020). Foto: Arif Hidayat/tajukmuriacom

Demo tolak Omnibus Law di depan gedung DPRD Kudus, Kamis (8/10/2020). Foto: Arif Hidayat/tajukmuriacom

Massa Demo Tolak Omnibus Law Long March Bawa Keranda ke DPRD Kudus

tajukmuria.com, Kudus – Gelombang aksi penolakan RUU Cipta Kerja yang dilakukan di Ibu Kota dan daerah lainnya kini merambah ke beberapa daerah seperti dikabupaten Kudus salah satunya.

Aksi yang diikuti oleh ribuan aliansi Mahasiswa dikabupaten Kudus dan juga masyarakat Kudus yang tergabung dalam AMPERA melakukan Aksi Unjuk Rasa Didepan Gedung DPRD Kudus Atas RUU OMNIBUSLOW  Yang Telah Disahkan Oleh DPR RI.

PantauanĀ tajukmuriacom, massa sebelum masuk di DPRD Kudus memenuhi setengah badan Jalan R Agil Kusumadya, Kamis (8/10/2020). Mereka tampak duduk di tengah jalan dan berorasi. Sejumlah personel polisi menjaga aksi demo, dan kendaraan masih bisa melintas meski sedikit tersendat.

Baca juga !  Tak Kantongi Izin, Kosan di Wergu Kulon Kudus Disegel
Demo tolak Omnibus Law di depan gedung DPRD Kudus, Kamis (8/10/2020). Foto: Arif Hidayat/tajukmuriacom

Berjalan dari pusat perkotaan kabupaten Kudus, pendemo dengan membawa replika keranda dengan bertuliskan DPR serta spanduk yang bertuliskan nuansa kritikan pedas untuk anggota DPR RI saat longmarc ke gedung DPRD Kudus.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara pendemo dengan keamanan lantaran aliansi tidak diijinkan semua untuk masuk menemui DPRD Kudus untuk audiensi bersama.  Dalam aksi tersebut AMPERA melakukan penolakan atas RUU Cipta Kerja dan menuntut kepada anggota DPRD Kudus untuk turut menandatangani petisi penolakan secara tegas Omnibuslow serta mendesak Joko Widodo untuk tidak menandatangani UU Omibuslow yang disahkan oleh DPR RI.

Baca juga !  Ribut dengan Wisatawan, 6 Fotografer Menara Kudus Diberhentikan Sementara

Sementara itu Noor Hadi perwakilan dari anggota DPRD Kudus mengaku bahwa setelah adanya tandatangan petisi yang disepakati oleh beberapa anggota DPRD Kudus serta perwakilan aliansi AMPERA, pihaknya akan mengirimkan petisi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia untuk dijadikan bahan pertimbangan sebelum ditandatangani. Pasalnya kebijakan tersebut pihak DPRD Kudus tidak memiliki kewenangan sama sekali, Ungkapnya

Paska melakukan aksi peserta membubarkan diri namun dalam pembubaran tersebut terjadi aksi perobekan banner foto anggota DPRD di papan baliho dan juga aksi lempar kepetugas keamanan untuk memukul mundur demi kondusifitas.(HIM)

Artikel ini telah dibaca 31 kali

Baca Lainnya