Ganjar Larang Rumah Sakit di Jateng Tolak Pasien Miskin

  • Whatsapp

tajukmuria.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melarang seluruh rumah sakit di Jawa Tengah menolak pasien miskin. Saat ini, Ganjar bersama jajarannya tengah menyiapkan inovasi pelayanan kesehatan berbasis kemudahan dan kecepatan, termasuk mengusulkan agar sistem rujukan dalam BPJS dihapuskan. 

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo saat memberi pengarahan kepada jajaran direksi rumah sakit RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, Selasa (21/1/2020). Ganjar menegaskan pelayanan kesehatan harus mengutamakan sisi kemanusiaan. Bahkan, Ganjar mengatakan, selain tidak boleh menanyakan agama, alat kelamin dan suku, pihak rumah sakit dilarang menanyakan ‘isi dompet’ pasien. 

“Itu berlaku untuk seluruh rumah sakit. Jangan pernah menolak pasien miskin. Karena kalau mereka ditolak itu sakit (hati). Kami titip, jaga integritas,” pesan Ganjar. 

Baca juga !  Perayaan Bwee Gee di Kudus Meriah

Jikapun ada warga yang tidak memiliki kartu BPJS, Ganjar memerintahkan agar direksi baru di RS Margono membuat satu manajemen yang bisa mengakomodasi mereka. Harapannya, agar masyarakat merasa dibantu dan dipermudah. 

“Selanjutnya ada cara-cara mereka yang bisa dilakukan sendiri dengan iuran, BAZNAS dan sebagainya. Untuk yang biasanya belum punya BPJS dan tidak mampu kita bantu. Kita bergotong royong,” kata Ganjar. 

Ganjar menambahkan, dua hal yang harus diutamakan dalam pelayanan kesehatan adalah cepat dan mudah. Untuk itu Ganjar berharap sistem rujukan yang selama ini diterapkan agar dihapus. Selain memotong rantai birokrasi, dengan pemotongan sistem itu pelayanan kesehatan dianggap bisa lebih cepat. 

Baca juga !  77 Kampus Ikuti Pameran Pendidikan di Kudus, Hartopo : Kejar Cita Sekuat Tenaga

“Rujukan itu membosankan. Sistem rujukannya mesti diubah. Yang begini-begini ini akan memotong rantai-rantai birokrasi dan penanganan kesehatan bisa cepat,” kata Ganjar. 

Untuk itu Ganjar mendorong terciptanya inovasi di seluruh rumah sakit, terutama yang dimiliki Pemprov Jateng. Ganjar mengatakan telah berkonsultasi dengan BPJS untuk merealisasikan hal tersebut. Bahkan beberapa rumah sakit telah menawarkan konsep pelaksanaan inovasi rujukan itu. 

“Sudah kami obrolkan (dengan BPJS) dan sekarang rumah sakit sedang mencoba suatu sistem yang terintegrasi, apakah membuat kantor bersama atau meja bersama untuk disampaikan. Kemarin beberapa rumah sakit punya gambaran karena memang punya pengalaman,” urai Ganjar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *